Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19), diberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022.

Adapun pengumuman resmi dapat diliat dan diunduh dari tautan berikut :

Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 (PDF)

Sedangkan format lampiran pengumuman yang diperlukan sebagai persyaratan pendaftaran dalam format file word dapat diunduh melalui tautan berikut :

Lampiran Pengumuman (Format Word)

Hari Jumat (22/4/2022), BKD Trenggalek mendapatkan laporan dari salah seorang pejabat pengelola kepegawaian salah satu Puskesmas di Kabupaten Trenggalek bahwa yang bersangkutan menerima telepon WA dari seorang yang mengaku bernama Heru Cahyono dan mengaku dari Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek dan meminta data-data calon pensiunan PNS di Puskesmas Tersebut.
Karena waspada, pengelola kepegawaian Puskesmas menghubungi pihak BKD Trenggalek dan diklarifikasi bahwa tidak ada pegawai di BKD Trenggalek dengan nama tersebut.

Untuk itu diharapkan kepada semua pengelola kepegawaian dan ASN untuk lebih waspada pada usaha pengumpulan data calon pensiunan oleh pihak-pihak yang tidak berkewenangan dan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan usaha penipuan seperti penipuan terkait pencairan tabungan Taspen, Tabungan Tapera atau usaha penipuan lainnya. Perlu diketahui bahwa BKD Trenggalek akan menggunakan jalur komunikasi resmi di kanal yang resmi dibentuk untuk pengelola kepegawaian OPD/unit kerja apabila ada permintaan data dan informasi kepegawaian lainnya. Apabila ada pesan atau telepon dari pihak yang tidak dikenal agar mengklarifikasi melalui kanal resmi BKD Trenggalek atau telepon resmi BKD Trenggalek di 0355797184.

Tetap sehat, tetap semangat dan selalu waspada !

Kompetensi bagi seorang Pegawai Negeri Spil (PNS) memang bisa disikapi dengan hal berbeda. Bagi yang peduli dengan konsep rencana karier yang jelas, kompetensi menjadi jalan untuk meraih jenjang karier secara  fair dan transparan . Berbeda dengan sikap seorang PNS dengan prinsip “hidup seperti air yang mengalir”, maka kompetensi bisa jadi hanya menjadi kata tanpa makna.

Secara umum  Kompetensi bisa di artikan : kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggungjawab yang diamanatkan kepadanya. seorang PNS memang dituntut untuk mempunyai kompetensi yang memadai , karena :

1. 1. Berkaitan dengan tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik;
   2. Pelaksanaan kepemerintahan yang baik;
   3. Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi;
   4. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan era globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa di tolak dan dicegah lagi;
   5. Pelaksanaan otonomi daerah.

Pada pasal 4  ayat (1) dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 secara jelas di sebutkan : Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Untuk bentuk pengembangan kompetensi sendiri tidak hanya bersifat klasikal , namun juga non klasikal yang artinya kegiatan pengembangan kompetensi tidak hanya berupa pembelajaran kelas , namun lebih ditekankan pada pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

Pengembangan kompetensi klasikal dapat berupa kegiatan seperti  :

1. Pelatihan struktural kepemimpinan , manajerial,  teknis, fungsional dan  pelatihan sosial kultural;
2. Kegiatan sejenis  seminar/konferensi/sarasehan,  workshop atau lokakarya;
3. Kegiatan terfokus lain semisal ,  kursus , penataran ,  bimbingan teknis dan  sosialisasi;
4. Jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.

Sedangkan pengembangan kompetensi non klasikal dapat berupa kegiatan seperti :

1. 1.  Coaching,  mentoring dan  e-learning;
   2.  Pelatihan jarak jauh dan detasering (secondment);
   3.  Pembelajaran alam terbuka (outbond) dan kegiatan  patok banding (benchmarking);
   4.  Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
   5. Kegiatan belajar lain seperti  belajar mandiri ,  komunitas belajar , bimbingan di tempat kerja dan magang/praktik kerja
   6. Jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk  pelatihan non klasikal lainnya.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 lebih lengkap dapat dilihar di bawah ini :

Modus jahat berupa penipuan dalam proses seleksi penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)  kembali terulang. Jenis penipuan seperti ini memang selalu dilakukan oleh para oknum yang mengggunakan kesempatan dalam kesempitan , dimana dari waktu ke waktu cara-cara penipuannya makin berani dan canggih. Informasi terbaru tentang penipuan CPNS ini adalah release berita dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tertanggal : 17 Januari 2020 berikut ini.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan adanya dua informasi yang tidak benar dan berpotensi membingungkan masyarakat berupa pengumuman dan surat pemberitahuan. Untuk pengumuman, berisi informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pengumuman bernomor BL:B/017/M.SM.01/2020 yang seolah-olah ditandatangani oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Dalam pengumuman palsu tersebut, diberitahukan kepada seluruh tenaga honorer guru, administrasi, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh adanya kesempatan untuk diangkat menjadi PNS tanpa mengikuti tes. Mereka diminta untuk konfirmasi langsung ke Direktur Pengadaan dan Kepangkatan PNS BKN Pusat Jakarta Drs. Muh. Iqbal no. whatsapp 0819-5338-8478.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HUKIP) Kementerian PANRB Andi Rahadian menegaskan bahwa pengumuman tersebut tidak benar. “Pengumuman tersebut tidak berasal dari Kementerian PANRB dan sudah dipastikan palsu. Untuk pengangkatan CPNS juga harus melalui tahapan seleksi CPNS,” tegasnya di Jakarta, Jumat (17/01).

Sedangkan untuk surat pemberitahuan palsu ditujukan untuk para peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Surat tersebut ditandatangani oleh SUB Verifikasi Data Reformasi Birokrasi Aparatur dan Pengawas, Muhammad Yusuf Ateh.

Surat palsu tersebut berisikan penjelasan kebutuhan ASN untuk pemerintah pusat dan daerah dengan alokasi CPNS 50 % dan PPPK 50 %. Tertulis dalam surat itu, instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi PPPK dengan memberi kesempatan kepada pegawai non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus.

Terdapat 5 nama yang terlampir dalam pengumuman tersebut dan pada bulan Maret 2020 akan diberitahukan untuk melaksanakan persiapan sesuai yang ditetapkan oleh panitia seleksi ASN. Mereka adalah Dony Akbar Anwari, Rahmad Hidayat, Ujang Roni, Ikka Rizanita Anggraini, dan Sudiasri Handayani.

Kepala Biro HUKIP Kementerian PANRB Andi Rahadian mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap informasi yang beredar. Ia meminta masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi dan melakukan konfirmasi kebenaran surat/informasi kepada Kementerian PANRB

Salah satu faktor penyebab penipuan seperti itu terjadi adalah adanya harapan tinggi dari pendaftar CPNS untuk dapat lolos seleksi , dimana harapan tinggi tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan memberikan jalan instan menjadi PNS.  Karena itu mari Waspada dan Waspada, jangan sampai muncul korban-korban baru  karena apabila kita ikuti prosedur aturan seleksi CPNS sebagaimana mestinya , tanpa jalan instan pasti kejadian penipuan CPNS tidak terulang lagi

(oleh : Habibu Rokhman, pengelola situs/Web BKD Trenggalek )

Untuk mempermudah pemahaman aturan cuti tahunan antara PNS dengan PPPK berikut ini kami tampilkan tabel perbandingan antara PNS dan PPPK sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang disebutkan diatas :