Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana tertuang dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dijelaskan pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bahwa Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier, karena seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan harus memiliki pengetahuan , ketrampilan dan kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi PNS yaitu dengan diterbitkanya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini memuat :

• Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi;
• Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
• Evaluasi Pengembangan Kompetensi.

Bentuk pengembangan kompetensi terdiri atas :

1. Pendidikan; dan/atau
2. Pelatihan.

Pendidikan dilakukan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pelatihan terdiri dari :

Pelatihan Klasikal, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka didalam kelas;

Pelatihan klasikal ini dilakukan melalui jalur :

• pelatihan struktural kepemimpinan;
• pelatihan manajerial;
• pelatihan teknis;
• pelatihan fungsional;
• pelatihan social cultural;
• bimbingan teknis;
• sosialisasi;
• workshop/lokakarya/seminar dll

Pelatihan non klasikal, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran diluar kelas.

Pelatihan non klasikal ini dilakukan melalui jalur :

• coaching;
• mentoring;
• e-learning;
• pelatihan jarak jauh;
• Pembelajaran alam terbuka;
• bimbingan di tempat kerja;
• magang/praktik kerja;
• pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/BUMN/BUMD dll

Oleh : Wiken Purwitasari, ST (Kasubbid. Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek)

Peserta Diklat PIM Tahun 2016

Diklat PIM Tingkat IV Angkatan 107 Tahun 2016 telah resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Drs. Ali Mustofa, M.Si. Upacara Penutupan digelar di Aula BKD Kabupaten Trenggalek, Senin, 15 Agustus 2016. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan bahwa Pejabat Struktural Eselon IV memainkan peranan yang sangat menentukan dalam membuat perencanaan dan memimpin seluruh stakeholder untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. “Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada para peserta diklat, agar selesai Diklatpim Tingkat IV ini untuk merealisasikan proyek perubahan yang telah Saudara tentukan. Selain itu, ilmu yang telah Saudara peroleh harus diaplikasikan dan dikembangkan di SKPD masing-masing”, harapnya.

Menurut Kepala BKD Kabupaten Trenggalek, Drs. Pariyo, pelaksanaan Diklat PIM Tingkat IV Tahun 2016 berjalan dengan baik. “Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal, serta tingkat kedisiplinan peserta yang cukup tinggi”, ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi komprehensif dari pengajar, instruktur serta penyelenggara pelaksanaan diklat, sebanyak 30 orang peserta semuanya dinyatakan lulus dan berhak menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. Adapun yang menduduki peringkat satu sampai dengan 3 adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan amanat Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 bahwa untuk diklat kepemimpinan pola baru, peserta Diklat PIM IV akan melaksanakan proyek perubahan di instansinya masing-masing. Proyek perubahan adalah kegiatan pembelajaran dimana sebagian besar waktunya digunakan untuk melakukan terobosan/inovasi di lingkungan instansinya guna meningkatkan kinerja organisasi.  Dalam tahap ini, peserta kembali ke tempat kerjanya dan memimpin implementasi Proyek Perubahan yang telah dibuatnya. Hanya peserta yang berhasil mengimplementasikan Proyek Perubahan yang dinyatakan telah memiliki kompetensi kepemimpinan operasional dan dinyatakan lulus Diklatpim Tingkat IV.

Salah satu peserta diklat ketika mempresentasikan proyek perubahannya

Dalam kegiatan seminar tersebut, peserta didampingi oleh mentor yaitu atasan langsung di instansi masing-masing, pembimbing, dan penguji yang merupakan akademisi/profesor dari universitas ternama di Indonesia. Hasil dari seminar ini nantinya akan menentukan peringkat/rangking peserta dalam pelaksanaan Diklat PIM IV tahun 2016.

Menurut Kepala BKD Trenggalek, Drs. Pariyo, Diklat PIM IV Tahun 2016 ini diikuti oleh 30 orang pejabat struktural eselon IV. “Dengan Diklat PIM Tingkat IV ini diharapkan dapat membentuk sosok pemimpin birokrasi berkemampuan tinggi dalam menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program kegiatan serta memimpin pelaksanaanya”,ungkapnya. Diklat PIM ini akan dilaksanakan mulai tanggal 25 April hingga 15 Agustus 2016 dengan model in class dan out class. In Class dilaksanakan selama 29 hari dan out class dilaksanakan selama 66 hari.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengungkapkan pentingnya diklat dalam pengembangan karir dan upaya pembinaan sumber daya aparatur negara. Wakil Bupati Trenggalek juga mengharapkan agar setiap aparatur pemerintah terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Harus ada perubahan mindset bahwa PNS saat ini sebagai pelayan, sehingga kita harus terus membuat terobosan bagaimana agar pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal”, harapnya.