Mendekati hari H pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2020, maka perhatian untuk memposisikan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk betul-betul menjaga netralitas menjadi penting. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjaga netralitas seperti yang diterapkan di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek , semisal : sosialisasi disiplin PNS, pernyataan ikrar bersama dan juga kegiatan rapat bersama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan memang bermuara pada upaya dan keinginan agar netralitas tersebut tetap di jaga.

Namun demikian, walau dengan banyak upaya menjaga disiplin dan menjaga netralitas tetap saja kemungkinan terjadi pelanggaran disiplin bisa terjadi, dan hal ini akan diantisipasi dengan  pemberian sosialisasi dan pemahaman tentang langkah-langkah yang akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran disiplin tersebut. Berikut ini adalah materi tentang tata cara penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai Negeri Sipil  :

Sebagai tindak lanjut kegiatan ikrar netralitas PNS/ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang telah dilaksanakan  serentak pada tanggal 19 Oktober 2020 , maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Trenggalek melalui  Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai telah mengadakan rapat koordinasi tentang tata cara penyelesaian kasus pelanggaran disiplin. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari , yaitu tanggal : 10,11 dan 16 November 2020 dengan peserta para stakeholder yang menangani kepegawaian di instansi masing-masing.

Ada konsep besar yang akan diterapkan  untuk benar-benar menjaga disiplin PNS/ASN terutama dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Konsep ini didasarkan pada fungsi PNS/ASN itu sendiri sebagai Pelayan Masyarakat dimana untuk melaksanakan kewajiban tersebut seorang PNS/ASN dituntut untuk menerapkan prinsip disiplin ,   sebagai kunci pokok dalam mengukur keberhasilan kerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomer 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa seorang ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, Penyelenggara pelayanan publik dan perekat serta pemersatu bangsa.  Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut maka asas netralitas harus diterapkan ,  yang utamanya bagi PNS/ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan diuji dalam ajang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek pada tanggal 9 Desember 2020. Menerapkan asas Netralitas adalah salah satu wujud disiplin PNS/ASN, dan kalau dibaikan, maka penegakan disiplin  akan diberlakukan.

Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai, Sri Agustiani, S.H., sosialisasi ini sangat diperlukan karena selama ini masih banyak kabar yang simpang-siur terkait mekanisme dan klaim program JKK-JKM. Dengan diterbitkannya Perka BKN Nomor 5 Tahun 2016 yang merupakan petunjuk teknis dari PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN, diharapkan sudah tidak ada lagi PNS yang belum memahami mekanisme penyelenggaraan program ini. “Oleh karena itu, dengan mengundang seluruh kasubbag kepegawaian, kami mengharapkan mekanisme pelaksanaan program JKK-JKM dapat tersampaikan kepada seluruh PNS”,ujarnya.

Selain sosialisasi JKK-JKM, dalam kegiatan tersebut juga dimasukkan agenda SOP Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan juga terkait Penilaian Prestasi Kerja PNS. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri PAN dan RB yang mewajibkan setiap Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah untuk melaporkan hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada BKN paling lambat akhir Bulan Maret tahun berikutnya. Khusus untuk Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2015 harus disampaikan ke BKN paling lambat 30 November 2016.

Materi dalam sosialisasi di atas dapat diunduh di bawah ini:
1. Materi sosialisasi JKK-JKM
2. Prosedur PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
3. Surat MenPAN-RB tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS