Pengarahan oleh Kepala BKD

Dalam rangka mewujudukan PNS yang profesional dan produktif, BKD Kabupaten Trenggalek menggelar acara Rapat Teknis Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan PNS dan Administrasi Kepegawaian bertempat di Aula BKD Trenggalek. Rapat yang mengundang seluruh pejabat pengelola kepegawaian di SKPD maupun UPTD ini, dilaksanakan selama dua hari, 14-15 Nopember 2016 dan dibagi menjadi 2 gelombang.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKD, Drs. Pariyo, menyinggung tentang masih banyaknya PNS yang melanggar PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kepala BKD mengajak kepada peserta untuk mencari akar permasalahan serta solusinya. “Kita harus selalu menjaga ucapan dan tingkah laku, karena menjadi pedoman di masyarakat”,ujarnya.

Atasan langsung PNS, juga diharapkan ketegasannya dalam memberikan sanksi kepada PNS yang melanggar disiplin. “Karena atasan langsung yang tidak memberikan sanksi kepada bawahan yang melanggar, bisa terkena sanksi yang sama”, ujar Kepala BKD. Selain itu, ketika memberikan sanksi/teguran kepada bawahan yang melanggar disiplin, hendaknya selalu melengkapi data pendukung/dokumentasi. Agar tidak ada komplain dari PNS yang bersangkutan dikemudian hari.

Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai, Sri Agustiani, S.H., sosialisasi ini sangat diperlukan karena selama ini masih banyak kabar yang simpang-siur terkait mekanisme dan klaim program JKK-JKM. Dengan diterbitkannya Perka BKN Nomor 5 Tahun 2016 yang merupakan petunjuk teknis dari PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN, diharapkan sudah tidak ada lagi PNS yang belum memahami mekanisme penyelenggaraan program ini. “Oleh karena itu, dengan mengundang seluruh kasubbag kepegawaian, kami mengharapkan mekanisme pelaksanaan program JKK-JKM dapat tersampaikan kepada seluruh PNS”,ujarnya.

Selain sosialisasi JKK-JKM, dalam kegiatan tersebut juga dimasukkan agenda SOP Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan juga terkait Penilaian Prestasi Kerja PNS. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri PAN dan RB yang mewajibkan setiap Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah untuk melaporkan hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada BKN paling lambat akhir Bulan Maret tahun berikutnya. Khusus untuk Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2015 harus disampaikan ke BKN paling lambat 30 November 2016.

Materi dalam sosialisasi di atas dapat diunduh di bawah ini:
1. Materi sosialisasi JKK-JKM
2. Prosedur PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
3. Surat MenPAN-RB tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS