Perlindungan bagi PNS dan PPPK telah di atur oleh Pemerintah melalui PP Nomor : 11 tahun 2017  Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  (PNS) dan PP  Nomor : 49 tahun 2018  Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ).

Dikutip dari PP Nomor : 11 tahun 2017, Pasal 308, ayat (1) , disebutkan bahwa perlindungan untuk PNS terdiri dari : a). Jaminan Kesehatan , b). Jaminan Kecelakaan Kerja , c). Jaminan Kematian , dan d). Bantuan Hukum

Untuk PPPK berdasarkan PP Nomor : 49 tahun 2018 , Pasal 57 ayat (1) perlindungan yang wajib diberikan Pemerintah berupa : a). Jaminan Hari Tua, b). Jaminan Kesehatan , c). Jaminan Kecelakaan Kerja d). Jaminan Kematian , dan e). Bantuan Hukum

Untuk Pelaksanaan dalam pemberian jaminan tersebut antara PNS dan PPPK sama, yaitu melalui jaminan sosial Nasional , demikian juga untuk jenis perlindungan berupa Bantuan Hukum juga sama diberikan yaitu berkaitan dengan perkara yang dihadapi di Pengadilan apabila Perkara tersebut berhubungan dengan seorang PNS atau PPPK dalam kapasitas melaksanakan tugasnya.

Apabila dicermati dalam pasal Perlindungan untuk PNS dan PPPK memang ada perbedaan , yaitu pada item yang mengatur tentang  Jaminan Hari Tua , dimana untuk item tersebut  untuk PPPK diberikan namun untuk PNS justru tidak ada. Lalu apakah seorang PNS tidak mendapat Jaminan Hari Tua ??

Pertanyaan di atas apabila hanya didasarkan pada pasal Perlindungan dalam  2 PP tersebut memang tidak terjawab. Karena itu harus dicermati pasal -pasal lain yang mengatur tentang jaminan  , dan ternyata kecuali di pasal 308 PP nomor 11 tahun 2017 , jaminan seorang  PNS juga di atur dalam pasal 304 ayat (1) dimana pada ayat tersebut  disebutkan bahwa seorang PNS berhak mendapat Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua

Artinya, apabila bila kita sandingkan antara PP Nomor 11 tahun 2017 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 pada pasal-pasal yang mengatur tentang Perlindungan dan Jaminan , maka perbedaan jaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada PNS dan PPPK hanya pada 1 item saja , yaitu  PNS berhak mendapat Jaminan Pensiun, sedangkan untuk PPPK tidak.

Oleh : Habibu Rokhman, Pelaksana di Bidang Formasi dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek

Untuk menyamakan persepsi serta mensosialisasikan peraturan di atas, BKD Trenggalek bekerja sama dengan PT Taspen Kantor Cabang Kediri telah mengundang pejabat pengelola kepegawaian seluruh SKPD dan UPT Dinas. Sosialisasi digelar di aula BKD Trenggalek pada hari Rabu dan Kamis, 29-30 Maret 2016.

Peserta Sosialisasi

Besar iuran JKK adalah 0,24% sedangkan JKM sebesar 0,30% dari gaji yang dikelola oleh PT Taspen. Untuk jaminan kematian, ahli waris ASN yang meninggal akan mendapatkan santunan, uang duka wafat, biaya pemakaman dan bantuan beasiswa. Begitu pula untuk jaminan kecelakaan kerja, ASN akan mendapatkan penggantian biaya rehabilitasi, pengangkutan dan santunan sesuai dengan cacat yang dialami. Untuk besaran serta kecelakaan apa saja yang ditanggung bisa dilihat secara lengkap dalam PP di atas, download disini

Adapun prosedur pengurusan dan persyaratan dapat dilihat dalam brosur di bawah ini:

download brosur disini

Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Bidang Pembinaan dan Penghargaan BKD atau menghubungi langsung PT Taspen KC Kediri di alamat:

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 28 Kediri 64112

Telp. : (0354) 770888, 770805, 770806, 770807

Fax : (0354) 770777