Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai, Sri Agustiani, S.H., sosialisasi ini sangat diperlukan karena selama ini masih banyak kabar yang simpang-siur terkait mekanisme dan klaim program JKK-JKM. Dengan diterbitkannya Perka BKN Nomor 5 Tahun 2016 yang merupakan petunjuk teknis dari PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN, diharapkan sudah tidak ada lagi PNS yang belum memahami mekanisme penyelenggaraan program ini. “Oleh karena itu, dengan mengundang seluruh kasubbag kepegawaian, kami mengharapkan mekanisme pelaksanaan program JKK-JKM dapat tersampaikan kepada seluruh PNS”,ujarnya.

Selain sosialisasi JKK-JKM, dalam kegiatan tersebut juga dimasukkan agenda SOP Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan juga terkait Penilaian Prestasi Kerja PNS. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri PAN dan RB yang mewajibkan setiap Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah untuk melaporkan hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada BKN paling lambat akhir Bulan Maret tahun berikutnya. Khusus untuk Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2015 harus disampaikan ke BKN paling lambat 30 November 2016.

Materi dalam sosialisasi di atas dapat diunduh di bawah ini:
1. Materi sosialisasi JKK-JKM
2. Prosedur PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
3. Surat MenPAN-RB tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS

Dijelaskan oleh Kabid Pembinaan dan Penghargaan Pegawai BKD Kab. Trenggalek, Sri Agustiani, SH., bahwa sebelum adanya perka tersebut, penetapan tewas merupakan wewenang dari BKN. “Dengan adanya peraturan tersebut, penetapan tewas bagi pegawai aparatur sipil negara dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan validasi dan persetujuan dari BKN”,ujarnya.

Bupati juga bisa mendelegasikan kewenangan kepada Pejabat Administrator, dalam hal ini Kepala BKD, khususnya terkait klaim kecelakaan kerja yang membutuhkan biaya perawatan segera. Karena terlalu lama jika semuanya menunggu penetapan dari Bupati.

Sesuai dengan PP Nomor 70 Tahun 2015 bahwa kecelakaan kerja yang ditanggung dalam JKK dan JKM salah satunya adalah kecelakaan ketika berangkat dan pulang kantor. Namun yang perlu diperhatikan adalah PNS bersangkutan berangkat dan pulang kantor harus sesuai dengan ketentuan jam kerja, kecuali jika melaksanakan tugas dari pimpinan. “Karena hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi PT Taspen selaku pelaksana klaim”,ujar Sri Agustiani.

Selain itu, PT Taspen juga membatasi laporan kecelakaan kerja maksimal dalam waktu 2×24 jam. Sehingga diharapkan bagi rekan kerja atau atasan PNS yang mengalami kecelakaan, untuk dapatnya segera melaporkan kecelakaan tersebut agar segera bisa ditindaklanjuti oleh PT Taspen. Karena sulit jika mengharapkan PNS yang mengalami kecelakaan untuk mengajukan klaim sendiri.

Untuk Perka BKN di atas dapat didownload disini

Untuk menyamakan persepsi serta mensosialisasikan peraturan di atas, BKD Trenggalek bekerja sama dengan PT Taspen Kantor Cabang Kediri telah mengundang pejabat pengelola kepegawaian seluruh SKPD dan UPT Dinas. Sosialisasi digelar di aula BKD Trenggalek pada hari Rabu dan Kamis, 29-30 Maret 2016.

Peserta Sosialisasi

Besar iuran JKK adalah 0,24% sedangkan JKM sebesar 0,30% dari gaji yang dikelola oleh PT Taspen. Untuk jaminan kematian, ahli waris ASN yang meninggal akan mendapatkan santunan, uang duka wafat, biaya pemakaman dan bantuan beasiswa. Begitu pula untuk jaminan kecelakaan kerja, ASN akan mendapatkan penggantian biaya rehabilitasi, pengangkutan dan santunan sesuai dengan cacat yang dialami. Untuk besaran serta kecelakaan apa saja yang ditanggung bisa dilihat secara lengkap dalam PP di atas, download disini

Adapun prosedur pengurusan dan persyaratan dapat dilihat dalam brosur di bawah ini:

download brosur disini

Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Bidang Pembinaan dan Penghargaan BKD atau menghubungi langsung PT Taspen KC Kediri di alamat:

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 28 Kediri 64112

Telp. : (0354) 770888, 770805, 770806, 770807

Fax : (0354) 770777