Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022

BKD Trenggalek — Wed, 18 May 2022 01:24:30 +0000

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19), diberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022.

Adapun pengumuman resmi dapat diliat dan diunduh dari tautan berikut :

Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 (PDF)

Sedangkan format lampiran pengumuman yang diperlukan sebagai persyaratan pendaftaran dalam format file word dapat diunduh melalui tautan berikut :

Lampiran Pengumuman (Format Word)

Perbandingan Aturan Cuti Tahunan Bagi PNS Dan PPPK Dalam PP 11/2017 dan PP 49/2018

BKD Trenggalek — Tue, 12 Feb 2019 08:06:16 +0000

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SIpil dan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja disebutkan dengan jelas mengenai hal-hal terkait pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) termasuk di dalamnya aturan mengenai cuti tahunan.

Untuk mempermudah pemahaman aturan cuti tahunan antara PNS dengan PPPK berikut ini kami tampilkan tabel perbandingan antara PNS dan PPPK sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang disebutkan diatas :

No.	Klausul	PNS	PPPK
1.	Minimal lama bekerja saat pengajuan cuti tahunan pertama kali	1 tahun	1 tahun
2.	Lamanya hak cuti tahunan	12 hari kerja	12 hari kerja
3.	Pengajuan cuti tahuan	Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memeberikan hak cuti tahunan	Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memeberikan hak cuti tahunan
4.	Pemberian cuti tahunan	Hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti tahunan	Hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti tahunan
5.	Hak cuti tahunan akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya	Jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah paling lama 12 hari kalender	Jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 6 hari kalender
6.	Ibu,bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia	Dapat mengajukan cuti alasan penting sesuai aturan cuti alasan penting. (Dalam PP 11/2017 ditambah adik dan kakak)	Dapat mengajukan cuti tahunan paling lama 6 hari kerja dengan mengecualikan persyaratan lama bekerja minimal. Ini mengurangi jatah cuti tahunan.
7.	Mengurus hak-hak dari anggota keluarga (Ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua) yang meninggal	Dapat mengajukan cuti alasan penting sesuai aturan cuti alasan penting. (Dalam PP 11/2017 ditambah adik, kakak dan menantu)	Dapat mengajukan cuti tahunan paling lama 6 hari kerja dengan mengecualikan persyaratan lama bekerja minimal. (Dalam PP 49/2018 tidak disebutkan adik, kakak dan menantu). Ini mengurangi jatah cuti tahunan.
8.	Melangsungkan perkawinan/pernikahan	Dapat mengajukan cuti alasan penting sesuai aturan cuti alasan penting. (Dalam PP 11/2017 disebut melangsungkan perkawinan)	Dapat mengajukan cuti tahunan paling lama 6 hari kerja dengan mengecualikan persyaratan lama bekerja minimal. (Dalam PP 49/2018 disebut melangsungkan perkawinan pertama) . Ini mengurangi jatah cuti tahunan
9.	Guru dan dosen yang mendapatkan libur sesuai peraturan perundangan	Disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.	Disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan hak cuti tahunan
10.	Hak Cuti Tahunan tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan	Dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan pada tahun berjalan	Tidak disebutkan dalam PP 49/2018
11.	Hak cuti tahunan tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut	Dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 24 hari kerja termasuk hak cuti tahunan pada tahun berjalan	Tidak disebutkan dalam PP 49/2018

manajemen pns – BKPSDM Kabupaten Trenggalek

Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022

Perbandingan Aturan Cuti Tahunan Bagi PNS Dan PPPK Dalam PP 11/2017 dan PP 49/2018