Perbandingan Aturan Cuti Sakit Bagi PNS Dalam PP 11/2017 dan PPPK Dalam PP 49/2018

BKD Trenggalek — Thu, 14 Feb 2019 03:42:20 +0000

Pada Bagian Kelima Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Bagian Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diatur tentang cuti sakit. Setiap PNS dan PPPK yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. Berikut ini adalah perbandingan aturan cuti sakit bagi PNS dan PPPK berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut :

No.	Klausul	PNS	PPPK
1.	Sakit 1 Hari	PNS menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter. Diatur dalam Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS	Belum disebutkan eksplisit dalam PP 49 Tahun 2018 dan belum ada peraturan lain yang mengatur hingga tulisan ini diterbitkan tanggal 14 Februari 2019
2.	Lamanya standar cuti sakit	PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit	PPPK yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit
3.	Pengajuan cuti sakit maksimal 14 (empat belas) hari	Harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter yang paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan	Harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan
4.	Jika sakit lebih dari 14 (empat belas) hari	Berhak atas cuti sakit paling lama 1 (satu) tahun. Dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Berhak atas cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan
5.	Tidak sembuh dari penyakitnya saat maksimal waktu cuti sakit habis	Diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Apabila PNS tersebut belum sembuh juga maka PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja
6.	Mengalami keguguran kandungan	Berhak atas cuti sakit paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan	Berhak atas cuti sakit paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan
7.	Mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan	Berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya	Berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja
8.	Penghasilan selama menjalankan cuti sakit	Yang bersangkutan menerima penghasilan PNS	Tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.	Pemberian cuti sakit	Diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit.	Diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit.
10.	Pencatatan cuti	Dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.	Dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

Perbandingan Aturan Cuti Tahunan Bagi PNS Dan PPPK Dalam PP 11/2017 dan PP 49/2018

BKD Trenggalek — Tue, 12 Feb 2019 08:06:16 +0000

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SIpil dan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja disebutkan dengan jelas mengenai hal-hal terkait pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) termasuk di dalamnya aturan mengenai cuti tahunan.

Untuk mempermudah pemahaman aturan cuti tahunan antara PNS dengan PPPK berikut ini kami tampilkan tabel perbandingan antara PNS dan PPPK sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang disebutkan diatas :

No.	Klausul	PNS	PPPK
1.	Minimal lama bekerja saat pengajuan cuti tahunan pertama kali	1 tahun	1 tahun
2.	Lamanya hak cuti tahunan	12 hari kerja	12 hari kerja
3.	Pengajuan cuti tahuan	Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memeberikan hak cuti tahunan	Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memeberikan hak cuti tahunan
4.	Pemberian cuti tahunan	Hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti tahunan	Hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti tahunan
5.	Hak cuti tahunan akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya	Jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah paling lama 12 hari kalender	Jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 6 hari kalender
6.	Ibu,bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia	Dapat mengajukan cuti alasan penting sesuai aturan cuti alasan penting. (Dalam PP 11/2017 ditambah adik dan kakak)	Dapat mengajukan cuti tahunan paling lama 6 hari kerja dengan mengecualikan persyaratan lama bekerja minimal. Ini mengurangi jatah cuti tahunan.
7.	Mengurus hak-hak dari anggota keluarga (Ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua) yang meninggal	Dapat mengajukan cuti alasan penting sesuai aturan cuti alasan penting. (Dalam PP 11/2017 ditambah adik, kakak dan menantu)	Dapat mengajukan cuti tahunan paling lama 6 hari kerja dengan mengecualikan persyaratan lama bekerja minimal. (Dalam PP 49/2018 tidak disebutkan adik, kakak dan menantu). Ini mengurangi jatah cuti tahunan.
8.	Melangsungkan perkawinan/pernikahan	Dapat mengajukan cuti alasan penting sesuai aturan cuti alasan penting. (Dalam PP 11/2017 disebut melangsungkan perkawinan)	Dapat mengajukan cuti tahunan paling lama 6 hari kerja dengan mengecualikan persyaratan lama bekerja minimal. (Dalam PP 49/2018 disebut melangsungkan perkawinan pertama) . Ini mengurangi jatah cuti tahunan
9.	Guru dan dosen yang mendapatkan libur sesuai peraturan perundangan	Disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.	Disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan hak cuti tahunan
10.	Hak Cuti Tahunan tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan	Dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan pada tahun berjalan	Tidak disebutkan dalam PP 49/2018
11.	Hak cuti tahunan tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut	Dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 24 hari kerja termasuk hak cuti tahunan pada tahun berjalan	Tidak disebutkan dalam PP 49/2018

pp 49 2018 – BKPSDM Kabupaten Trenggalek

Perbandingan Aturan Cuti Sakit Bagi PNS Dalam PP 11/2017 dan PPPK Dalam PP 49/2018

Perbandingan Aturan Cuti Tahunan Bagi PNS Dan PPPK Dalam PP 11/2017 dan PP 49/2018