Bagi sebuah organisasi, kegiatan evaluasi kerja berperan penting untuk  memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM ( Sumber Daya Manusia ) dari organisasi tersebut.  Kegiatan inilah yang rutin diadakan di Badan Kepegawaian  Daerah (BKD) Trenggalek seperti yang dilakukan pada tangggal 14 September – 15 September 2021, dengan mengambil tempat di aula lantai 2 Kantor BKD Kabupaten Trenggalek.

Kegiatan evaluasi kerja ini diikuti oleh seluruh karyawan BKD Trenggalek, yang di pimpin langsung oleh  Drs. Nurudin Boedy Santoso, selaku  Sekretaris BKD Trenggalek yang dalam sambutan pengarahannya mengharapkan agar seluruh kegiatan evaluasi dicermati dan diikuti secara serius oleh para karyawan BKD Trenggalek mengingat evaluasi kerja itu mempunyai kaitan erat dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), pola karier PNS dan juga berkaitan dengan posisi jabatan yang diampunya.

Ada beberapa point pembahasan yang intens dilakukan, yang semuanya bermuara pada evaluasi   target dan capaian masing-masing bidang sampai dengan semester pertama tahun 2021. Banyaknya item yang dibahas inilah yang membuat kegiatan evaluasi membutuhkan waktu yang panjang, yaitu di mulai jam 08.30 WIB  dan baru berakhir pada jam 13.15 WIB.

Berikut ini adalah Pedoman Tata Cara Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Selengkapnya dapat dilihat  di bawah ini :

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka pada 26 April 2019 terbitlah  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).. Semangat yang dibawa dalam PP  ini adalah peningkatan standar  Penilaian Kinerja PNS dengan tujuan  untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

Penilaian dilakukan secara sistematis dan obyektif yang didasarkan pada perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.  Adapan unsur Penilaian Kinerja PNS berdasarkan pasal 4 dalam PP ini dilakukan berdasarkan prinsip :

1. Objektif
2. Terukur
3. Akuntabel
4. Partisipatif;
5. Transparan

Lebih lanjut diterangkan bahwa  Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas::

1. Perencanaan kinerja
2. Pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja
3. .Penilaian kinerja
4. Tindak lanjut
5. Sistem Informasi Kinerja PNS.

Point penting pertama yaitu tentang Perencanaan Kinerja yang terdiri dari kegiatan  penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja.

Dalam PP ini juga di jelaskan bahwa dalam proses penyusunan SKP dilakukan dengan cermat dan hati-hati dengan memperhatikan faktor-faktor berikut :

1. Perencanaan strategis Instansi Pemerintah
2. Perjanjian kinerja
3. Organisasi dan tata kerja
4. Uraian jabatan
5. SKP atasan langsung.

Pada hakekatnya dalam  SKP harus  memuat kinerja utama dari seorang PNS setiap tahun dan juga tugas Tambahan yang diberikan kepada PNS tersebut.

Dalam pasal 36 dalam PP ini disebutkan bahwa bagi PNS yang mengalami rotasi, mutasi, dan/atau penugasan lain terkait dengan tugas dan fungsi jabatan maka Penilaian SKP  dengan menggunakan metode proporsional berdasarkan periode SKP pada unit-unit dimana PNS tersebut bekerja pada tahun berjalan. .Yang menarik dalam PP ini dijelaskan bahwa Penilaian  Perilaku Kerja seorang PNS   dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS, dan dapat berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung.

Bobot untuk penilaian kinerja PNS sendiri dapat menggunakan angka : 70% (untuk SKP) dan 30% (Untuk perilaku) atau juga dapat menggunakan sistem 60% (Untuk SKP) dan 40% ( untuk Perilaku )..

Pilihan dalam penerapannya dijelaskan lebih lanjut dalam PP tersebut , dimana pilihan 70-30 digunakan bagi instansi pemerintah yang tidak menggunakan pertimbangan pendapat rekan kerja setingkat atau bawahan langsung , sedangkan sistem 60 – 40 diterapkan sebaliknya yaitu digunakan oleh instansi pemerintah yang menggunakan pertimbangan rekan kerja setingkat atau bawahan langsungnya.

Bobot untuk penyebutan nilai SKP dalam PP ini adalah :

1. Sangat Baik , untuk PNS dengan nilai 110 – 120 dengan tambahan persyaratan : PNS tersebut harus menciptakan ide baru atau  cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara
2. Baik, apabila PNS memiliki nilai 90 – 120
3. Cukup , untuk PNS dengan nilai 70 – 89
4. Kurang , untk PNS dengan nilai 50 – 69
5. Sangat Kurang , untuk PNS dengan nilai dibawah 50

Lebih lanjut disebutkan bahwa untuk PNS dengan kategori sangat baik selama 2 tahun berturut-turut akan diprioritaskan untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi (talent pool) pada instansi yang bersangkutan , sedangkan untuk PNS kategori baik selama 2 tahun berturut-turut diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu bagaimana dengan PNS kategori kurang dan sangat kurang ??  Untuk PNS dalam kategori ini akan terancam mendapat sanksi administrasi bahkan pemberhentian apabila untuk tahun-tahun berikutnya yang bersangkutan tidak bisa memperbaiki SKP nya.

Penilaian Kinerja PNS dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dalami Pasal 42 disebutkan bahwa , dokumen penilaian kinerja PNS dilaporkan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada Tim Penilai Kinerja PNS dan PyB (Pejabat Yang Berwenang) paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

Lalu kapan aturan aturan baru dalam SKP ini harus dilaksanakan ?? dalam PP tersebut ternyata hanya diberi waktu 2 tahun setelah diundangkan PP ini harus sudah berjalan. Kalau kita menghitung hari , maka praktis tinggal 1 tahun lebih sedikit dihitung dari waktu sekarang maka PP tersebut harus kita laksanakan. Mari kita gunakan waktu yang tersisa ini untuk bersegera belajar dan memahami PP 30 tahun 2019 ini sehingga begitu dilaksanakan kita sudah siap.

Oleh : Habibu Rokhman ( Pengelola Web / Situs BKD Trenggalek )

Dalam paparannya, Kepala BKD menghimbau kepada seluruh pejabat dilingkup Pemkab. Trenggalek untuk merubah kebiasaan lama, yaitu ewuh pakewuh dalam memberikan nilai kepada bawahannya. “Yang buruk silahkan dinilai buruk dan baik nilailah baik!”, ucap Pariyo. Sehingga kinerja pegawai nantinya dapat berjalan obyektif.

Dalam kesempatan rapat tersebut Bupati Trenggalek, meminta agrement kepada seluruh pejabat yang ada untuk menilai kinerja jajarannya secara obyektif, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Pasalnya kinerja Bupati dan Wakil Bupati juga dinilai oleh masyarakat.

Satu persatu OPD ditanya mengenai target yang ingin diraih ditahun 2017 ini. Bupati meminta target yang ingin diraih ini tidak hanya sekedar kegiatan rutin saja, melainkan harus ada pembeda dari tahun sebelumnya serta penetapan targetnya harus jelas. Dicontohkan oleh Bupati dalam bidang budaya, “kita tidak hanya sekedar mengadakan festival rutin, namun yang harus kita capai adalah mengadakan festival sekelas nasional yang dihadiri sekian ribu wisatawan, atau menggolkan tari Turonggo yakso menjadi warisan budaya tak benda”, jelas Bupati.

Bupati menginstruksikan paling lambat tanggal 31 Januari 2017 seluruh pejabat yang ada telah menyusun sasaran target yang akan dicapai di tahun 2017. Hal ini sesuai dengan klausul yang tertuang dalam Pakta Integritas.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini kami unggah surat dari BKN nomor K26-30/V57-6/99, tanggal 16v Mei 2014 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam Persyaratan Kenaikan Pangkat dan Jabatan.

Mulai 2015 Kenaikan Pangkat PNS Wajib Dilampiri SKP