Hari Jumat (22/4/2022), BKD Trenggalek mendapatkan laporan dari salah seorang pejabat pengelola kepegawaian salah satu Puskesmas di Kabupaten Trenggalek bahwa yang bersangkutan menerima telepon WA dari seorang yang mengaku bernama Heru Cahyono dan mengaku dari Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek dan meminta data-data calon pensiunan PNS di Puskesmas Tersebut.
Karena waspada, pengelola kepegawaian Puskesmas menghubungi pihak BKD Trenggalek dan diklarifikasi bahwa tidak ada pegawai di BKD Trenggalek dengan nama tersebut.

Untuk itu diharapkan kepada semua pengelola kepegawaian dan ASN untuk lebih waspada pada usaha pengumpulan data calon pensiunan oleh pihak-pihak yang tidak berkewenangan dan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan usaha penipuan seperti penipuan terkait pencairan tabungan Taspen, Tabungan Tapera atau usaha penipuan lainnya. Perlu diketahui bahwa BKD Trenggalek akan menggunakan jalur komunikasi resmi di kanal yang resmi dibentuk untuk pengelola kepegawaian OPD/unit kerja apabila ada permintaan data dan informasi kepegawaian lainnya. Apabila ada pesan atau telepon dari pihak yang tidak dikenal agar mengklarifikasi melalui kanal resmi BKD Trenggalek atau telepon resmi BKD Trenggalek di 0355797184.

Tetap sehat, tetap semangat dan selalu waspada !

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) saat ini sedang melaksanakan  pencairan dana tabungan perumahan (Taperum) PNS pensiun dan ahli waris dengan kegiatan  difokuskan  pencairan dana  untuk PNS masa pensiun hingga Desember 2020. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, pencairan dana Taperum dilaksanakan paling lama 3 tahun terhitung sejak BP Tapera menerima pengalihan dana dari tim likuidasi pada Desember 2020

Bagi PNS pensiun dengan kategori (Batas Usia Pensiun) BUP, pensiun dini dan diberhentikan)  diwajibkan untuk melakukan pengkinian data peserta dengan mengisi data diri terutama nomor rekening dengan mencantumkan nama sesuai dengan nama pada buku tabungan dan nomor kontak yang dapat dihubungi pada alamat https://sitara.tapera.go.id/peserta/login

Ketentuan di atas untuk  ahli waris PNS pensiun  harus  melampirkan  data  berupa :

1. Surat pernyataan bermaterai yang dapat diunduh melalui https://tapera.go.id/pengumuman/
2. Surat keterangan ahli waris yang dilengkapi dengan fotokopi SK PNS pensiun meninggal dunia/Karip , fotokopi rekening tabungan ahli waris, fotokopi KTP seluruh ahli waris dan surat kuasa bermaterai yang ditandatangani seluruh ahli waris apabila ahli waris lebih dari 1(satu) orang.

Berkas permohonan dikirim dengan alamat :d Tim Pengembalian Tabungan, Alamat: Wisma Iskandarsyah Blok B2-B3 Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160.

Info terkait   terkait dengan pengumuman diatas, dapat menghubungi layanan Call Center Tapera 021 156 pada hari dan jam kerja (senin s.d jumat jam 08.00 s.d 17.00 WIB)  Email: layanan@tapera.go.id, dan Whatsapp: 08118-156-156, atau melalui Direct Message ke akun Instagram resmi @bp.tapera.

Ada beberapa inovasi dari PT. Taspen (Persero) selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Inovasi-inovasi tersebut ternyata mendapat apresiasi bagus dari masyarakat, dan dapat membantu memperlancar pelayan Taspen yang diberikan.

Inovasi terbaru yang diluncurkan oleh PT. Taspen adalah  Aplikasi Taspen One Hour Online Service (TOOS), yang merupakan layanan pengajuan klim dan non klim secara online. Kelebihan dari inovasi  Aplikasi ini adalah mempersingkat durasi layanan sehingga diharapkan terjadi peningkatan kuantitas pelayanan yang tentu saja akan berpengaruh pada peningkatan jumlah masyarakat yang dapat dilayani setiap harinya.

Lebih jelas tentang hal ini dapat dilihat pada surat edaran dari PT. Taspen berikut :

Mohon data tersebut dapat dikirim sesuai format terlampir dalam bentuk cetak dan file excel (softcopy) paling lambat tanggal 3 April 2017. Adapun kriteria dari PPABSN sebagai berikut:

1. Bekerja melaksanakan fungsi dan tugas pemerintah daerah, baik fungsi utama maupun fungsi pendukung.
2. Diangkat/dikontrak dipekerjakan berdasarkan kontrak/perjanjian kerja/surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang berwenang.
3. Penghasilan yang diterima bersumber dari APBN/APBD.
4. Bukan merupakan pekerja alih daya (outsourcing)

Surat permohonan dan format permintaan data dapat diunduh di bawah ini:

Silahkan download

Kepala BKD Trenggalek

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Trenggalek, Drs Pariyo himbau kepada masyarakat terkait banyak muncul SK CPNS palsu dari calo CPNS. Pernyataan ini disampaikan kepala BKD Trenggalek, di meja kerjanya Rabu (28/9). Himbauan ini disampaikan oleh kepala BKD, pasalnya di masyarakat banyak bermunculan kasus penipuan calo CPNS ini.

Dimungkinkan terjadinya kasus ini dikarenakan tingginya minat masyarakat terhadap pekerjaan CPNS yang berbanding tebalik dengan ketersediaan peluangnya. Sehingga membuat banyak kalangan memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan tindakan penipuan. Dengan iming-iming dan berdalih bisa menjadikan seseorang bisa pegawai negeri sipil, para calo ini menjerat targetnya untuk dimintai sejumlah uang.

Dalam waktu dekat ini saja tepatnya pada Senin (26/9) ada 5 masyarakat Trenggalek yang mencoba menanyakan SK CPNS palsu keruang kerjanya. SK ini disinyalir palsu karena mereka dapatkan dari calo yang menawarkan jasa kepada mereka untuk dijadikan pegawai negeri sipil.

Diceritakan oleh kepala BKD Drs Pariyo “Kecurigaannya terhadap SK CPNS yang diperlihatkan ketika terdapat beberapa kejanggalan dalam SK tersebut. Salah satunya penggunaan logo salah satu dinas dalam SK, yang seharusnya bila SK ini dari kementrian logo yang digunakan adalah lambang Garuda. Selain itu kejanggalan lainnya juga muncul”.

“Apalagi saat dikonfirmasi dirinya mendapatkan SK ini apakah dari proses seleksi apa tidak, pemilik SK menyatakan tidak pernah mengikuti seleksi. Hal ini yang semakin menguatkan penilaian Kepala BKD bahwa SK tersebut palsu. Pasalnya semua perekrutan CPNS baik itu tenaga Honorer kesemuanya pasti melalui mekanisme seleksi pegawai”, tandasnya.

“Untuk itu kepala BKD ini menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap maraknya kasus CPNS ini, dan berhati-hati dan jangan mudah tergiur kepada pihak yang menyatakan bisa menjadikannya PNS. Himbauan ini juga disampaikan kepada pegawai yang mau purna tugas. BKD sudah bekerja sama dengan PT. TASPEN, pada setiap hari Senin di Kantor BKD ada pelayanan mobil keliling dari PT Taspen yang siap melayani pegawai yang mau purna tugas sampai dengan pukul 15.00 WIB. Bila pada jam tersebut masih belum selesai pelayanan bisa diberikan tambahan waktu”, tandas kepala BKD ini. (Humas)