……”Zona Integritas  adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik”……

Membangun Zona Integritas adalah perjuangan panjang bagi sebuah instansi Pemerintah. Perjuangan tersebut akan  melewati beberapa kriteria ketat yang harus dipenuhi sebelum sebuah instansi mendapat  predikat Wilayah Bebas Korupsi / WBK sebagai predikat pertama dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih  dan Melayani (WBBM) sebagai puncak prestasi sebuah instansi pemerintah.

Ada beberapa  tahapan awal yang dilakukan untuk membangun Zona Integritas (ZI) di wilayah kerja instansi, yaitu :

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI)
   • Pencanangan pembangunan ZI adalah deklarasi/ pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun ZI.
   • Pencanangan pembangunan ZI dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta
   • Integritas atau bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/ melengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI
   • Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
   • Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah.

Untuk tahap pertama pembangunan  Zona Integritas (ZI) belum terlihat tantangan yang nyata   karena bisa dinilai sebatas seremonial saja. Tantangan sebenarnya baru pada tahap kedua, berupa proses membangun Zona Integritas ( ZI)  dimana harus memenuhi  kriteria  berikut :
a. Manajemen perubahan,
b. Penataan tata laksana,
c. Penataan sistem manajemen SDM,
d. Penguatan akuntabilitas kinerja, dan
e. Penguatan pengawasan

Proses untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang berlanjut pada perjuangan untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) membutuhkan kerja keras dan kerja sama yang selaras dari seluruh aparatur di sebuah instansi Pemerintah. Proses tersebut tidak akan mudah karena membutuhkan mindset bersama untuk sebuah perubahan, yang dimulai dari diri sendiri dan akan menyebar menjadi perilaku kerja sehari-hari.

Contoh perubahan “keras’ tersebut kewajiban lapor apabila terjadi penyimpangan integritas di instansi yang notabene pelakunya adalah rekan kerja sehari-hari. Kalau hal ini terjadi maka ibarat makan buah simalakama, tidak melapor salah, namun kalau melapor pelakunya  justru adalah teman yang kita kenal baik dan   sehari-hari bergaul sebagai rekan kerja. Namun hal tersebut harus dilakukan sebagai konsekuensi penetapan zona integritas (ZI) , yang tentu saja sebelum mengambil langkah terakhir tersebut lebih bijak apabila kita mengingatkan secara pribadi terlebih dahulu.

Penetapan sebuah instansi Pemerintah dengan predikat  Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebenarnya diperuntukan bagi masyarakat pengguna layanan,  dimana  dengan predikat tersebut maka menjadi jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang optimal . Jaminan pelayanan optimal tersebut ibarat sebuah garansi pelayanan karena instansi pemerintah  mendapat predikat WBK/WBBM  dinilai  telah memiliki layanan baik yang bebas dan bersih dari praktek korupsi.

Ada kegiatan istimewa pada apel pagi rutin hari  senin tanggal 21 Juni 2021. Kegiatan istimewa tersebut adalah pencanangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Trenggalek  secara resmi menjadi wilayah / zona integritas. Apel pencanangan zona integritas tersebut berisi kegiatan pembacaan komitmen seluruh ASN dan para tenaga penunjang di BKD Trenggalek untuk selalu berkomitmen dan konsekuen mentaati aturan pemberlakuan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).  Tindak lanjut dari pernyataan ikrar tersebut adalah penandatanganan  pakta  integritas oleh seluruh ASN dan para tenaga penunjang sebagai wujud  kesungguhan untuk menjalankan prinsip-prinsip penegakan zona integritas.

Para ASN dan tenaga penunjang juga menguatkan niat dan tekad dengan mengucapkan bersama pakta integritas sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan  dan sesama pegawai di lingkungan kerja  secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek serta turut menjaga kerahasian saksi atas pelanggaran  peraturan yang dilaporkan
   Pada akhir dari ikrar  ditegaskan apabila ASN dan tenaga penunjang di lingkup BKD Kabupaten Trenggalek melakukan pelanggaran atas pakta integritas tersebut maka mereka siap menghadapi konsekuensinya.
   Dalam sambutan pengarahannya, Ibu Dra. Eko Yuniati, selaku Kepala BKD Kabupaten Trenggalek menegaskan bahwa komitmen bersama ini harus dipegang teguh dan hal ini dimulai dari diri sendiri untuk menguatkan tekad serta semangat  harus berubah menjadi lebih baik.  Perubahan tersebut diharapkan tidak hanya terbatas pada bentuk dokumen seremonial saja, tapi betul-betul harus di wujudkan dalam bentuk perilaku kerja sehari-hari.
   

Hadir dalam kegiatan pencanangan tersebut adalah Kepala dan Sekretaris BKD Trenggalek bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup BKD Trenggalek serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek, Bapak Edif Hayunan Siswanto, S.Sos, M.Si yang berperan sebagai narasumber dalam sesi  pemahaman  lebih lanjut tentang Zona Integritas. Sesi Pemahaman Zona Integritas ini memakan waktu pemaparan yang cukup lama , namun tetap  diikuti dengan semangat oleh para ASN di lingkup BKD Trenggalek dengan beberapa kali menggemakan slogan : BKD PASTI JUARA !

Slogan BKD PASTI JUARA sebagai motto mengandung maksud : BKD akan konsisten menerapkan pelayanan  PASTI  (Profesional, Akuntabel, Sopan,Transparan dan Integritas)  untuk JUARA (Menuju ASN Sejahtera) dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya ASN. Tekad inilah yang akan dipegang dan diterapkan agar Zona Integritas benar-benar bisa diwujudkan di  BKD Kabupaten Trenggalek.